Polres Gresik Siaga Jelang Coblos Ulang
>> Jumat, 23 Juli 2010
Seputar Gresik -
Politik, 22 Juli 2010, 11:29:59
Laporan Iping Supingah
Jelang Pemungutan Ulang Polres Gresik Siaga
suarasurabaya.net| Jelang pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Polres Gresik melakukan siaga.
"Ada sekitar 36 anggota setiap hari siaga di sejumlah titik rawan. Di antaranya kantor Pemkab, rumah dinas bupati, kantor KPU, seluruh bank dan rumah sakit," kata Briptu HAKIM anggota Polres Gresik yang sedang siaga di sebuah bank swasta, Kamis (22/07).
Ia mengaku, seluruh anggota mendapat jadwal pengamanan secara bergilir untuk siaga di tempat-tempat strategis tersebut. Untuk siaga jika kemungkinan terjadi hal-hal yang mengganggu jelang pemungutan ulang.
"Masing-masing polsek dijaga dua personel yang digabung dengan anggota dari Polres. Biasa saja, hanya sebagai langkah antisipasi saja, agar kemungkinan terjelek tidak terjadi, dan Alhamdulillah aman terkendali," ujarnya
Sementara, terkait pelaksanaan pemungutan ulang di sembilan kecamatan yang akan dilaksanakan Minggu (08/08) mendatang KPU masih melakukan persiapan logistik.
"Kita masih melakukan persiapan logistik, salah satunya desain surat suara," kata ABDUL BASIT anggota KPU Gresik, Kamis, seperti dilansir Antara. Ia menjelaskan, desain surat suara yang dimaksud adalah, di dalam kertas surat suara itu nantinya tertera nomor putusan Mahkamah Konstitusi. "Karena ini bukan Pemilukada ulang maupun putaran kedua, tetapi pemungutan suara ulang, sehingga surat putusan MK kita cetak disurat suara," jelasnya Terkait dengan anggaran yang disampaikan KPU sebesar Rp4,8 miliar sampai hari ini, belum ada kepastian dari DPRD setempat. "Komisi A memang tugasnya kan pengawasan, artinya tidak mempunyai kewenangan mengesahkan atau tidak mengesahkan anggaran," tandasanya Menurut pendapatnya, anggaran tersebut tergantung Pemkab Gresik. "Kalau Pemkab Gresik gak ada masalah, pernyataan Komisi A kita abaikan saja," ujarnya. Ia menyebutkan bahwa Komisi A tidak menyetujui dan anggaran yang anggarkan oleh KPU sebesar Rp 4,8 miliar. Karena anggaran sebesar itu dianggap terlalu besar sehingga terjadi pemborosan. "Lamongan saja yang mempunyai 27 kecamatan pilkada hanya menelan Rp15 miliar. Sedangkan Gresik yang hanya 18 kecamatan menyedot anggaran Rp18 miliar," ungkap AHMAD NURHAMIM Wakil Ketua DPRD Gresik yang juga koordinator Komisi A. Pencoblosan ulang kali ini, KPU kembali meminta anggaran Rp4,8 miliar. "KPU boros, dan gagal melaksanakan Pemilukada," ujarnya.(ant/ipg)
Ia mengaku, seluruh anggota mendapat jadwal pengamanan secara bergilir untuk siaga di tempat-tempat strategis tersebut. Untuk siaga jika kemungkinan terjadi hal-hal yang mengganggu jelang pemungutan ulang.
"Masing-masing polsek dijaga dua personel yang digabung dengan anggota dari Polres. Biasa saja, hanya sebagai langkah antisipasi saja, agar kemungkinan terjelek tidak terjadi, dan Alhamdulillah aman terkendali," ujarnya
Sementara, terkait pelaksanaan pemungutan ulang di sembilan kecamatan yang akan dilaksanakan Minggu (08/08) mendatang KPU masih melakukan persiapan logistik.
"Kita masih melakukan persiapan logistik, salah satunya desain surat suara," kata ABDUL BASIT anggota KPU Gresik, Kamis, seperti dilansir Antara. Ia menjelaskan, desain surat suara yang dimaksud adalah, di dalam kertas surat suara itu nantinya tertera nomor putusan Mahkamah Konstitusi. "Karena ini bukan Pemilukada ulang maupun putaran kedua, tetapi pemungutan suara ulang, sehingga surat putusan MK kita cetak disurat suara," jelasnya Terkait dengan anggaran yang disampaikan KPU sebesar Rp4,8 miliar sampai hari ini, belum ada kepastian dari DPRD setempat. "Komisi A memang tugasnya kan pengawasan, artinya tidak mempunyai kewenangan mengesahkan atau tidak mengesahkan anggaran," tandasanya Menurut pendapatnya, anggaran tersebut tergantung Pemkab Gresik. "Kalau Pemkab Gresik gak ada masalah, pernyataan Komisi A kita abaikan saja," ujarnya. Ia menyebutkan bahwa Komisi A tidak menyetujui dan anggaran yang anggarkan oleh KPU sebesar Rp 4,8 miliar. Karena anggaran sebesar itu dianggap terlalu besar sehingga terjadi pemborosan. "Lamongan saja yang mempunyai 27 kecamatan pilkada hanya menelan Rp15 miliar. Sedangkan Gresik yang hanya 18 kecamatan menyedot anggaran Rp18 miliar," ungkap AHMAD NURHAMIM Wakil Ketua DPRD Gresik yang juga koordinator Komisi A. Pencoblosan ulang kali ini, KPU kembali meminta anggaran Rp4,8 miliar. "KPU boros, dan gagal melaksanakan Pemilukada," ujarnya.(ant/ipg)
0 komentar:
Posting Komentar