Gresik -
Kelebihan pencetakan surat suara dan kartu pemilih untuk pemilihan bupati Gresik 2010 bukan hanya membingungkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik. KPU Jawa Timur yang mendapat laporan masalah itu juga bingung. Lembaga itu tidak menemukan dasar hukum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut.
KPU Jatim berencana membawa masalah tersebut ke KPU Pusat dan Depdagri. Sebelumnya, KPU Jatim ingin mendapat penjelasan rinci dari KPU Gresik. "Saya belum bisa berkomentar banyak. Hanya, saya bingung mengapa bisa lebih sampai seperti itu," kata Ketua KPU Jatim Andri Dewanto saat menghadiri acara sosialisasi yang digelar KPU Gresik di gedung Putri Mijil kemarin (28/4).
Andri menjelaskan, jika mengacu pada UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, seharusnya penetapan pengadaan logistik pilbup berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pilbup plus tambahan 2,5 persen dari DPT sebagai cadangan logistik. KPU tidak bisa menggunakan DPT lama (baik itu DPT Pilpres maupun Pemilu 2009).
Karena itu, KPU Jatim tidak habis mengerti mengapa KPU Gresik menetapkan pengadaan logistik dengan dasar DPT Pilpres 2009. "Makanya, itu harus dipelajari dulu," katanya.
Andri menambahkan, secara substansial kelebihan logistik itu sangat rawan. Pasalnya, di dalamnya sudah terdapat unsur pemborosan anggaran negara. "Prinsip dasar penggunaan anggaran negara adalah terukur dan rasional," katanya.
Seperti diberitakan kemarin, persiapan KPU menjelang pilbup Gresik diwarnai kasus kelebihan logistik yang meliputi surat suara dan kartu pemilih. Untuk surat suara, jumlahnya kelebihan 98.138 lembar. KPU Gresik beralasan bahwa kelebihan itu karena mereka menggunakan data DPT Pilpres 2009 ditambah 2 persen cadangan, plus tambahan 10 persen.
Itu masih ditambah lagi dengan cadangan jika ada surat suara rusak 7.400 lembar. Selain itu, pembuatan kartu tanda pemilih ternyata membengkak luar biasa. Diketahui, ada kelebihan kartu suara 133.577 lembar.
Sementara itu, KPU Gresik tetap bersikukuh bahwa dasar penetapan pengadaan logistik pilbup bisa dipertanggungjawabkan. Mereka beranggapan, masalah itu sebatas perbedaan interpretasi (cara pandang). "Jadi, kami memakai dasar yang kuat sehingga kami menggunakan rumus itu. Makanya, kami siap mempertanggungjawabkannya," kata anggota KPU Gresik M. Faizin.
Di bagian lain, kasus kelebihan logistik pilbup mulai direspons para tim sukses. Kemarin sebagian tim pemenangan mulai menyusun langkah lanjutan.
PDIP, misalnya, sudah berancang-ancang nglurug KPU. Namun, rencana itu akhirnya dibatalkan. "Untuk sementara, kami tunda dulu. Sebab, ada beberapa hal yang harus kami pelajari," kata Sekretaris DPD PDIP Gresik Hepni.
Demikian juga tim sukses calon lain. Mereka tengah menelaah permasalahan itu. "Kami segera mengirimkan tim untuk meminta klarifikasi ke KPU. Intinya, kami minta tim sukses dilibatkan dalam penyelesaian sisa logistik itu," kata ketua tim Sambari-Qosim, Ahmad Nurhamim.
Baca Selengkapnya ...
